Tarif Preferensial di Indonesia: Formula Perdagangan yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Era 4.0

Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta orang dan ekonomi yang terus berkembang, telah menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan internasional. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi perdagangan luar negeri, Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan fasilitas perdagangan, salah satunya adalah tarif preferensial. Dalam artikel ini, kita akan membahas apa itu tarif preferensial, bagaimana itu berfungsi, dan bagaimana fasilitas perdagangan ini telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pengertian Tarif Preferensial

Tarif preferensial adalah sistem tarif yang memberikan perlakuan khusus kepada beberapa negara atau wilayah tertentu dalam hal tarif bea masuk. Dalam konteks ini, negara-negara yang menerima perlakuan khusus ini biasanya disebut sebagai “negara penerima preferensi,” sedangkan negara yang memberikan perlakuan tersebut disebut sebagai “negara pemberi preferensi.” Tujuan utama dari tarif preferensial adalah untuk mempromosikan perdagangan antara negara pemberi preferensi dan negara penerima preferensi dengan memberikan insentif, seperti tarif yang lebih rendah atau bahkan pembebasan tarif, untuk barang-barang yang memenuhi syarat.

Bagaimana Tarif Preferensial Berfungsi

Sistem tarif preferensial berfungsi dengan cara berikut:

1. Identifikasi Negara Penerima Preferensi: Negara pemberi preferensi mengidentifikasi negara-negara yang akan menerima perlakuan khusus ini. Biasanya, pemilihan negara penerima preferensi didasarkan pada pertimbangan ekonomi, hubungan diplomatik, atau perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral.
2. Penetapan Syarat-Syarat Khusus: Negara pemberi preferensi menentukan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh barang-barang yang memenuhi syarat untuk tarif preferensial. Syarat ini dapat berkaitan dengan asal produk, komposisi produk, nilai tambah tertentu, atau persyaratan lingkungan, tergantung pada kebijakan dan perjanjian yang berlaku.
3. Pengajuan Klaim Preferensial: Pihak yang berkepentingan, seperti eksportir atau produsen, yang ingin memanfaatkan tarif preferensial mengajukan klaim kepada pihak berwenang di negara penerima preferensi. Klaim ini biasanya disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukung, seperti sertifikat asal produk.
4. Verifikasi dan Pemeriksaan: Pihak berwenang di negara penerima preferensi melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap klaim preferensial yang diajukan. Tujuannya adalah memastikan bahwa barang-barang yang diklaim memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
5. Pemberian Tarif Preferensial: Setelah klaim preferensial dinyatakan sah, barang-barang tersebut akan dikenakan tarif preferensial yang lebih rendah atau dibebaskan dari tarif. Hal ini membuat barang-barang tersebut lebih kompetitif di pasar negara pemberi preferensi.

Tarif Preferensial di Indonesia

Indonesia telah menjalin berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara dan kelompok negara, seperti ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), ASEAN Plus Three, ASEAN-China, dan ASEAN-Australia-New Zealand. Melalui perjanjian-perjanjian ini, Indonesia telah memberikan tarif preferensial kepada mitra dagangnya.

Salah satu contoh tarif preferensial yang signifikan adalah tarif preferensial yang diberikan oleh Indonesia kepada negara-negara ASEAN. Dalam kerangka ASEAN Free Trade Area (AFTA), banyak barang yang diperdagangkan antara negara-negara ASEAN dapat menikmati tarif preferensial, bahkan hingga menjadi bebas tarif. Hal ini telah membantu meningkatkan perdagangan antara negara-negara ASEAN dan mendorong integrasi ekonomi di wilayah ini.

Selain itu, Indonesia juga telah menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara lain di luar ASEAN, seperti Australia, China, dan India. Perjanjian-perjanjian ini juga memberikan tarif preferensial untuk sejumlah barang tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi.

Dampak Positif Tarif Preferensial di Indonesia

Implementasi tarif preferensial di Indonesia telah membawa sejumlah dampak positif, termasuk:

1. Peningkatan Ekspor

Tarif preferensial membuka akses pasar yang lebih mudah bagi produk-produk Indonesia di negara-negara penerima preferensi. Hal ini telah meningkatkan ekspor Indonesia ke berbagai pasar internasional.

2. Investasi Asing

Tarif preferensial dapat menjadi faktor yang menarik bagi investor asing yang ingin mendirikan pabrik atau fasilitas produksi di Indonesia. Kemudahan akses ke pasar internasional dapat membantu menarik investasi langsung asing ke negara ini.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Dengan meningkatnya perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga didorong. Peningkatan ekspor dan investasi asing berpotensi menciptakan lapangan kerja tambahan dan meningkatkan pendapatan domestik.

4. Peningkatan Daya Saing

Dengan tarif preferensial, produk-produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional, menghadapi persaingan dengan harga yang lebih baik.

5. Diplomasi Ekonomi

Pemberian tarif preferensial juga dapat memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara penerima preferensi, yang dapat memiliki dampak positif dalam berbagai aspek kerja sama bilateral.

Landasan Hukum Tarif Preferensial di Indonesia

Landasan hukum untuk implementasi tarif preferensial di Indonesia terutama mencakup berbagai peraturan dan perjanjian internasional. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang penting dalam konteks tarif preferensial di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan:
   • Undang-Undang ini adalah hukum dasar yang mengatur segala aspek perdagangan di Indonesia. Bagian-bagian dari undang-undang ini, seperti Bab IV tentang Perdagangan Internasional, dapat mencakup aspek-aspek terkait tarif preferensial.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017 tentang Kebijakan Perdagangan:
   • Peraturan Presiden ini mengatur kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia. Ini termasuk prinsip-prinsip dan arah kebijakan yang mendasari pemberian tarif preferensial kepada negara-negara tertentu.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.04/2019 tentang Pemberian Fasilitas Tarif Masuk Preferensial (FTA) dalam Rangka ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA):
   • Peraturan ini memberikan panduan tentang bagaimana tarif preferensial diberikan kepada negara-negara yang termasuk dalam perjanjian perdagangan bebas tertentu, seperti ATIGA dan FTA.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Preferensial:
   • Peraturan ini mengatur aspek-aspek teknis yang berkaitan dengan administrasi tarif preferensial, termasuk pengajuan klaim preferensial dan prosedur verifikasi.
5. Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreements/FTAs):
   • Indonesia telah mengadakan berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara dan kelompok negara tertentu, seperti ASEAN, Australia, China, dan lainnya. Dalam perjanjian-perjanjian ini, ketentuan tentang tarif preferensial ditetapkan, dan landasan hukumnya ada dalam teks perjanjian itu sendiri.
6. Peraturan-peraturan Pemerintah terkait Penurunan Tarif Bea Masuk:
   • Pemerintah Indonesia secara berkala merilis peraturan yang menentukan tarif bea masuk untuk berbagai barang. Penurunan tarif bea masuk atau pemberian tarif preferensial kepada negara tertentu dapat ditetapkan dalam peraturan ini.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Perjanjian-perjanjian Internasional:
   • Beberapa perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian internasional lainnya yang mengatur tarif preferensial di Indonesia memerlukan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia melalui keputusan presiden.

Landasan hukum ini membentuk kerangka kerja yang mengatur pemberian dan penggunaan tarif preferensial di Indonesia. Dalam konteks perdagangan internasional yang dinamis, pemerintah terus mengubah dan mengembangkan regulasi yang relevan untuk mendukung tujuan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mempermudah custom clearance. Oleh karena itu, pemantauan terhadap peraturan dan perjanjian yang terbaru sangat penting bagi pelaku perdagangan internasional di Indonesia.

baca juga : Memahami Tarif Bea Masuk Preferensial: 5 Kajian Penting

Kesimpulan

Tarif preferensial adalah instrumen penting dalam kerangka kebijakan perdagangan internasional Indonesia. Mereka membantu mempromosikan perdagangan dengan negara-negara mitra dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam era globalisasi, pemahaman yang baik tentang bagaimana tarif preferensial berfungsi dan bagaimana memanfaatkannya adalah aset berharga bagi perusahaan dan negara. Semakin berkembangnya sistem perdagangan global, semakin penting bagi Indonesia untuk menjaga dan memperluas jejaring perjanjian perdagangan yang menguntungkan serta memanfaatkan potensi tarif preferensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.